Konstitusionalitas Pemenuhan Hak Dipilih Mantan Terpidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Perbandingan Amerika Serikat Dan Belanda)

Abstract

Pimpinan daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang memegang kebijakan politik di daerahnya, dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konstitusionalitas hak dipilih pencalonan mantan terpidana menjadi  kepala daerah di Indonesia, pada praktinya memiliki problematika dari segi aturan yuridis serta disharmonisasi antara lembaga terkait. Hal ini dijelaskan dengan banyak putusan Mahkamah Konstisusi yang menerioma perkara  a quo. Justifikasi terhadap pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah, jika ditinjau dari aspek Hak Asasi ManusiaMembandingankan pencalonan mantan terpidana di Amerika Serikat, Belanda, dan Indonesia memerlukan analisis yang mendalam mengenai regulasi, budaya politik, dan persepsi publik di masing-masing negara. Dari sisi regulsi, Di Amerika Serikat, aturan tentang hak politik mantan terpidana sangat bervariasi antar negara bagian. Beberapa negara bagian memungkinkan mantan terpidana untuk mencalonkan diri setelah menjalani hukuman mereka, sementara yang lain memiliki pembatasan lebih ketat. Jika dikaji dari aspek partisipasi publik, respon pencalonan mantan terpidana cenderung negatif, meskipun ada variasi tergantung pada kejahatan yang dilakukan dan sikap individu terhadap reformasi peradilan pidana. Ini bisa kita lihat dari pencalonan donald trump dalam pemilihan presiden. Beranjak dari Amerika, Belanda memiliki pendekatan yang lebih liberal terhadap hak-hak mantan terpidana, memungkinkan mereka untuk mencalonkan diri setelah menjalani hukuman. Ini sejalan dengan prinsip reintegrasi sosial yang kuat di negara ini.